Featured

Powered by Blogger.

0 Mengoptimalkan Fungsi Social Media


pkscikarang.org - "Setiap Kader PKS Kudu Melek Media" Pesan Ust Budi Purwanto (@budipur2020) saat memberikan materi di acara Pelatihan media pada hari ini, Rabu 25/12/2013.

Era 2014 adalah era Social Media, dimana hampir semua orang terutama kalangan muda dan separuh baya memiliki akun facebook, twitter, path dan lain-lain.

Jika di optimalkan untuk kebaikan maka ini akan menjadikan gelombang positif luar biasa yang mempengaruhi secara global dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mengisi liburan hari hari besar, kader dan simpatisan mengisi waktu dengan silaturahim sekaligus sharing dan belajar mengoptimalkan fungsi social media untuk kerja dakwah.

Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh kordapil6 dan insya Allah akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Memahami dunia internet dan social media itu penting, merupakan kebutuhan bagi setiap kader karena kita sedang memasuki era baru, dimana kehidupan sosial juga bisa kita bangun di dunia maya".Demikian pesan ketua kordapil6 ust.Ceppy.

Pelatihan media diikuti oleh tak kurang dari 25 orang peserta, begitu antusias mengikuti rangkaian materi demi materi yang disampaikan oleh para mentor. (admin) 



Read more

0 Syaeful Islam, Caleg PKS dari Buruh

3. Saeful Islam
Oleh Enjang Anwar Sanusi

[Bekasi] Beberapa tahun terakhir ini posisi buruh di Indonesia semakin mendapat tempat dalam pemberitaan. Gerakan buruh mampu tampil mengusung tema-tema besar seperti Jaminan sosial Nasional, upah murah hingga sistem kerja alih daya.
Berbicara tentang buruh, Saya mempunyai seorang kawan yang cukup intens dalam dunia serikat pekerja. Namanya Saeful Islam (@saifuli). Beliau asli betawi pinggiran. Saya mengenal beliau sekitar akhir tahun 2006 ketika sama-sama menjadi anggota tim penelitian dan pengembangan  PKS Kabupaten Bekasi.  

Saya langsung tertarik dengan nama itu sesaat setelah melihat namanya tertulis di daftar absensi kehadiran. Saya  membayangkan bagaimana jadinya jika pemilik nama Saeful Islam ini tidak dididik dengan baik dan benar oleh orang tuanya. Bagaimana pula jika ia tidak menggabungkan diri dengan kumpulan orang-orang baik. Tak terbayangkan jika “Saeful Islam” yang berarti pedang Islam ini justru melakukan hal-hal yang kontra produktif terhadap Islam.

Alhamdulillah setelah berinteraksi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, teman saya bernama Saeful Islam ini menurut penilaian saya cukup baik. Dari sisi hubungan dengan Allah, maupun dari sisi hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana umumnya orang Betawi, Ia cepat akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Dalam rapat-rapat itu, Ia cukup aktif bertanya apapun yang tidak dipahaminya. Selain itu ia juga  aktif menyapa peserta rapat lainnya.

Di pabrik tempatnya bekerja, Ia aktif di organisasi buruh. Tepatnya sebagai ketua Pimpinan Unit Kerja SPAMK FSPMI PT. Delphi  Indonesia.  Selain itu, Ia juga aktif sebagai trainer di lembaga pemberdayaan pemuda dan pelajar LP3MB Bekasi yang rajin mendatangi sekolah-sekolah dan mengajarkan pentingnya menjadi penerus bangsa yang produktif. 
Di lingkungan tempat tinggalnya, Ia aktif sebagai pengurus DKM sebuah masjid serta organisasi pemuda Karang Taruna. Yang baru saja saya ketahui saat ini adalah ternyata ia juga penyandang gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dari sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam di Bekasi. Jadi selama ini, selain bekerja sebagai karyawan pabrik, Ia masih menyempatkan diri memanfaatkan waktu istirahatnya untuk terus menimba ilmu.

Bertahun-tahun tidak bertemu, ternyata kini beliau sudah memutuskan keluar dari dunia industri dan beralih menjadi wiraswastawan. Meskipun begitu, ia tetap menaruh mimpi bahwa rekan-rekan buruh mampu menggapai cita-cita yang diharapkan.

Selain itu, ternyata ayah dua anak yang saat ini beralamat di Perum Puri Cikarang Hijau Blok L 4/7 Rt. 07/10 Ds Karang Asih Kec. Cikarang Utara ini mendapat amanah menjadi Calon Anggota Legislatif dari PKS untuk DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan VI Cikarang Timur, Cikarang Utara dan Karang Bahagia.

Setiap mengingat namanya, Saya selalu teringat dengan keramahan dan jabat tangannya saat pertama kali berkenalan. Juga teringat canda tawa dan logat khas betawi serta jaket serikat pekerja yang biasa ia kenakan.
Semoga sukses mengemban amanah bung Saeful Islam !!!

ENJANG ANWAR SANUSI
Mantan warga Kabupaten Bekasi, kini tinggal di Kota Bekasi
Twitter @enjang_as

Read more

0 Aher Akui Lebih Mudah Pimpin DKI Jakarta

Headline

INILAH.COM, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengaku lebih mudah memimpin pemerintahan DKI Jakarta jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah yang sifatnya otonomi daerah.

Sebab, kata Aher, DKI Jakarta adalah pemerintahan yang sifatnya administrasi. Pejabat daerah dari wali kota, bupati, sampai kepala desa merupakan bawahan gubernur langsung. Berbeda halnya dengan pejabat daerah di luar Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari partai politik (parpol).

Hal itu dikatakan Aher dalam forum diskusi INILAH Demokrasi dengan tema "Peluang Pemimpin Daerah Menuju Istana", di Gedung Graha INILAH Koran, Jalan Terusan Pasteur, Bandung, Minggu (22/12/2013).

"Saya sembilan tahun hidup di Jakarta, jadi anggota DPRD, dan wakil ketua DPRD, ternyata koordinasi cukup mudah. Karena bupati wali kota bukan pejabat politik, mereka bawahan gubernur secara langsung. Mereka pejabat administrasi, namanya saja bupati atau wali kota, tapi bukan wali kota otonom, melainkan wali kota administrasi, sehingga dia adalah bawahanya gubernur secara langsung dan dia adalah PNS eselon II," kata Aher.
Menurutnya, sebagai gubernur di Jabar akan terasa lebih sulit berkoordinasi dengan pejabat kabupaten kotanya jika dibandingkan dengan gubernur di ibu kota Indonesia itu. Sebab, dalam UU tentang Otonomi Daerah tidak secara tegas mengatakan pejabat kabupaten kotanya bukan wakil pemerintah pusat atau wakil pemerintah daerah.

"Kemudian saya pindah ke Jawa Barat, ternyata situasi lain. Sebab kabupaten kotanya tidak seperti di DKI yang kabupaten kotanya langsung bawahan gubernur, tapi disini punya otonom sendiri," jelas Aher.

Namun demikian, hal itu lantas tidak membuat Aher patah semangat. Dia justru bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Jabar berjalan dengan baik.
Menurutnya, hanya dengan enam bulan ia bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Sebab, pejabat kabupaten kotanya dari berbagai parpol.

"Ternyata memerintah itu sulit, tetapi sulit itu tidak mungkin mustahil dilakukan, tapi mungkin kita lakukan. Kalimat sulit bukan membuat kita pesimis, tapi kesulitan itu membuat kita jadi optimis. Dengar kerja keras, dengan kesabaran, bisa kita lakukan," tutur Aher.

"Hanya enam bulan saja yang situasi memang kurang pas. Perkenalan kita bukan saja dalam kedinasan tapi juga perkenalan di luar kedinasan. Perkenalan satu per satu harus kita lakukan, sehingga tahun berikutnya sudah berjalan dengan baik," katanya. [mes]
Read more

0 Kyai Anwar: Nahdiyin dan PKS Makin Akrab dan Mesra


KEDIRI - Presiden PKS Anis Matta, bersilaturahim dan berdialog dengan Kyai Idris Marzuki di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Minggu (22/12/2013).

Usai diterima hangat oleh Kyai Idris, Anis Matta bicara dalam dialog bersama Kyai Mahrus, Kyai Anwar Iskandar dan Gus Saifullah Yusuf di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo.

Setelah mengikuti paparan Anis Matta tentang “Gelombang Ketiga Indonesia”, Kyai Anwar menyatakan bahwa pandangan dan hubungan kalangan nahdhiyin dan PKS saat ini makin akrab dan mesra.

Gus Ipul dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa umat dan bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin baru dari kalangan muda. Menyambut pandangan Gus Ipul, Kyai Anwar mengingatkan bahwa ketentuan presidential threshold yang makin tinggi bisa membuat kekuatan politik Islam makin surut.

Maka diperlukan kebersamaan partai-partai Islam dan NU untuk menyikapi hal ini. Kyai Anwar juga berpesan agar PKS tidak membangun jarak dengan tradisi nahdiyin. Karena selama ini ada kesan bahwa PKS anti tahlil, wirid dan ziarah kubur.

“Tapi hari ini saya gembira dengan kehadiran presiden PKS Anis Matta,” kata Kyai Anwar.

Acara dialog ini dihadiri seribuan santri Lirboyo dan seorang wakil santri menyatakan mendapatkan aura dan wawasan baru berupa ide segar dan visioner tentang Indonesia. Seusai dialog, malam harinya Anis Matta langsung menghadiri Haul Kyai Imam Yahya. (okezone/sbb/dakwatuna)
Read more

0 Aher-Emil Bangun Daerah untuk Pencontohan Nasional




INILAH.COM, Bandung - Wacana pengusungan kepala daerah berprestasi dari Jabar untuk maju di Pilpres 2014, mendapat sorotan dari Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bammus).

Dua tokoh yang dimaksud yakni Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil harus terus berkonsentrasi membangun daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Bammus Sunda Ernawan Koesoemaatmaja saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (23/12/2013) malam.

"Masyarakat Indonesia akan melihat lagi. Jadi lebih ke investasi mereka. Kembangkan Bandung dan Jabar dulu. Biarkan jadi percontohan nasional," ucapnya.

Ernawan menyatakan, secara prinsip Bammus Sunda sangat menyetujui pengusungan tokoh selama komponen orang Sunda bukan merasa dimarjinalkan dan sudah waktunya berkecimpung memimpin NKRI.

"Sekarang ngomong sudah waktunya, sudah waktunya, suku bangsa terbesar, tapi selalu merasa kalah. Kalau rakyat welcome, kita dukung juga," tandasnya. [hus]
Read more

2 Aksi Simpatik Bidpuan PKS Kabupaten Bekasi di Hari Ibu


Pkscitra - Kader PKS merupakan pribadi-pribadi yang memiliki produktifitas dan kreatifitas luar biasa.Hampir setiap moment tak pernah luput dari jangkauannya.Seperti halnya yang terjadi pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu : Minggu, 22 Desember 2013, Bidpuan PKS KAB.Bekasi tak ingin kehilangan moment dengan melakukan aksi simpatik membagikan souvenir dan bunga kepada para pedagang juga pengunjung di pasar Lemah Abang, Depan Stasiun Kereta Api Lemah Abang, Kab.Bekasi.

Ditemani rintik gerimis, aksi simpatik Bidpuan PKS yang dimotori 3 orang CAD : Ibu Tati Feryana, Ibu Ani Marliani dan Ibu Gin Gin Yoga berlangsung dengan lancar dan sukses.Nampak beberapa pengunjung kaget dan terheran-heran menerima kuntum bunga dan souvenir dari Bu Tati, Bu Ani dan Bu Gin Gin.

Namun sebagian ibu-ibu pedagang dan pembeli di pasar Lemah Abang nampak sudah paham dengan kegiatan ini, terbukti dari celetukan mereka : "Ini kan hari ibu, makanya yang dapat souvenir ibu-ibu bukan bapak-bapak..." sambil tertawa renyah.

Bahkan, saat rombongan Bu Tati Feryana baru memasuki pasar, seorang ibu langsung mencegat : "Bu...saya mau dong souvenirnya" Sontak dengan senyum Bu Tati menghampiri ibu tersebut dan menyerahkannya.

Pembagian souvenir dilakukan dari tiga pintu pasar yaang berbeda, dengan obyek yang sama yaitu penjual dan pembeli.Tapi ada juga beberapa orang tukang ojek kebagian jatah.

Kegiatan semacam ini sangat positif, sebagai media komunikasi langsung antara caleg dan masyarakat grass root.Dengan cara bertatap langsung dan saling menyapa ini mereka dapat merasakan kehadiran kader PKS secara nyata.

Di akhir acara, Bu Tati Feryana sebagai Caleg dari perwakilan buruh berpesan : "Perempuan Buruh hendaknya tetap menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik, menjadi istri yang solehah dan menjadi teladan/pendidik bagi anak-anak dengan tidak lupa untuk tetap memperjuangkan harkat dan martabat sebagai bagian buruh perempuan"


Terima kasih Ibu...

Report : team media pkscitra

Read more

0 Liberalisme Diambang Kepunahan


Oleh Syamsul Bahri*

"Perumpaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, seperti laba-laba yang membuat sarangnya. Dan ketahuliah sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah sarang laba-laba, jika saja mereka mengetahuinya." (Qs. Al-Ankabut: 41)

Akhirnya, pemerintah (eksekutif) bersama DPR RI telah menyepakati dan mengesahkan UU perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Banyak hal yang diatur dalam UU tersebut terkait adminstrasi kependudukan, satu di antaranya adalah tentang KTP elektronik (e-KTP) yang sudah berjalan dan berlaku saat ini. Termasuk keharusan mencantumkan agama yang diyakini dan diakui oleh negara dalam kolom yang disediakan pada lembar e-KTP. Pengesahan ini diperoleh melalui rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa 26 November 2013 lalu, setelah melalui perdebatan panjang, baik di dalam ruang sidang maupun di ruang publik.

Keputusan tersebut, tentu membawa dampak politik dan psikologis bagi kedua kubu yang sebelumnya berseberangan. Baik mereka yang mendukung (pencantuman kolom agama) maupun mereka yang menolak secara nyata dan terang-terangan(dicantumkannya kolom agama) tentunya dengan alasan masing-masing di antara mereka.

Kubu yang mendukung beralasan bahwa pencantuman agama dalam identitas seseorang sangat penting, agar mereka memperoleh hak-haknya dari negara. Sebab, negara hanya memberi jaminan hak dan kebebasan bagi warga negara yang beragama dan berkeyakinan saja, sesuai maksud pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Sebagai Contoh, ketika warga negara hendak mengurus dokumen persyaratan haji misalnya. Dari mana negara mengetahui kalau warga tersebut beragama Islam atau tidak, jika bukan dari melihat identitas di KTP-nya? Apa petugas harus bertanya satu per satu tentang agama seseorang? Hal demikian justru akan menimbulkan polemik baru yang bisa jadi melahirkankonflik, karena masyarakat akan merasa tersinggung dengan pertanyaan amat 'sakral' itu.

Sedangkan kubu yang menolak telah secara terbuka mengatakan mereka tak lagi membutuhkan agama. Mereka menyebut agama tak membawa dampak apapun, selain dari diskrimanasi terhadap para penganut agama lain.

Lihatlah misalnya pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, wakil gubernur DKI Jakarta, saat ditanya pendapatnya tentang masalah ini. "Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada (kolom agama) itu, bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama anda di KTP. Kalau ada argumen supaya tahu cara memakamkan jenazah kayak gitu, saya ketawa saja. Tapi kalau ini diperdebatkan bisa panjang," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini, sebagaimana dikutip Vivanews.com.

Saya pribadi dapat memaklumi pernyataan Ahok ini, jika kita melihat latar belakang agama yang dianutnya. Dan itu wajar, tidak masalah. Namun, menjadi agak 'menggelikan' jika wacana penghapusan kolom agama ini justru datang dari mereka yang mengaku pejuang hak asasi manusia serta pengusung  kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan.

Siti Noor Laila misalnya, wanita yang menjabat ketua Komnas Hak Asasi Manusia ini mengaku 'geram' dengan keputusan pemerintah yang tetap mengharuskan kolom agama tertera di dalam e-KTP. Ia menuding, pemerintah terlalu mengintervensi urusan pribadi seseorang dalam beragama dan berkeyakinan. Padahal kata Dia, keberagamaan seseorang bukan ditentukan oleh KTP, melainkan keterikatannya secara langsung antara dirinya dengan Tuhan. Tidak perlu diatur-atur sampai sejauh itu.

Pernyataan Noor Laila ini, tentu bukan barang baru dalam materi debat publik terkait hal yang menyangkut keyakinan dan keberagamaan. Bahkan mungkin sudah masuk dalam masa kadaluarsa. Selain itu, pendapat Noor Laila juga terlihat sangat kontradiktif dengan nilai kebebasan dan hak asasi manusia yang diusungnya.

Jika Noor Laila menyebut, agama merupakan hak pribadi seseorang dan negara tidak boleh ikut campur di dalamnya, maka kita patut bertanya, bukankah mencantumkan agama dalam kartu identitas--seperti e-KTP-- merupakan hak pribadi seseorang yang harus dilindungi? Justru, ketika negara menghilangkan kolom agama dalam kartu identitas kependudukan, disitulah letak diskriminasinya. Negara telah dengan sadar mengekang kebebasan beragama seseorang yang menjadi hak asasi mereka untuk mencantumkannya dalam lembar identitas semisal KTP dan semacamnya.

Sebetulnya, pemerintah sudah cukup bijak menyikapi persoalan ini. Bagi mereka yang masih merasa beragama, dipersilakan untuk mengisi kolom agama sesuai dengan agama yang diyakininya. Dan bagi mereka yang merasa sudah tidak beragama lagi, dipersilakan juga untuk mengosongkannya. Tidak usah diisi. Biarkan saja. Tidak perlu repot-repot memikirkan orang lain yang merasa perlu mencantumkan jenis agamanya dalam kartu identitasnya. Itu hak asasi mereka. Noor Laila dan kawan-kawan tidak perlu mengintervensi urusan pribadi seseorang yang sudah dijamin oleh Undang-undang. Bukankah demikian?

Kini, kita pun jadi mengerti, apa yang mereka maksud dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Teori-teori toleransi dan hak asasi manusia yang selama ini mereka 'iklankan' hanyalah pepesan kosong. Mereka sangat kencang teriakannya, jika bicara soal kebebasan. Tetapi dalam prakteknya mereka malah memaksa negara untuk mewujudkan kehendaknya. Mereka juga memonopoli makna toleransi, sehingga orang yang menampakkan identitas keagamaannya saja divonisnya diskriminasi. Sedangkan mereka yang menistakan agama disanjungnya bak pahlawan negeri.

Entahlah, yang jelas, wacana penghapusan kolom agama dalam e-KTP ini, setidaknya memberikan kita penjelasan tentang beberapa hal;

Pertama, Liberalisme dan Sekularisme sudah berada diambang kepunahan. Para pengasong faham ini pun sudah mulai keteteran. Setelah gagal menjajakan barang dagangannya di jalur akademik, kini mereka mencoba mencari peruntungan melalui jalur politik.  Mereka tak punya cara lagi untuk melegalkan faham ambiguitasnya ini, kecuali dengan memaksa negara mengakui keberadaannya. Untuk itulah, mereka kini berlomba-lomba masuk ke dalam partai politik dengan berbagai merek. Di antara mereka ada yang naik kendaraan bintang mercy. Ada yang masuk ke dalam kandang Banteng. Ada yang berlindung di bawah pohon beringin, bahkan tidak sedikit yang berteduh di bawah bendera Nahdiyyin.

Kedua, selama ini, para pengasong Liberalisme dikenal sangat fasih berbicara toleransi dan kebebasan, demokrasi dan konstitusi. Namun, pada praktiknya di lapangan tidaklah sefasih yang mereka katakan. Sejarah mencatat, betapa bengisnya kaum Liberal menghadapi lawan politiknya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Mesir, mereka menghalalkan kudeta, padahal dalam teori demokrasi, kudeta adalah kosa kata yang haram digunakan. Lalu, orang-orang seperti Ulil Absar Abdala, Zuhairi Misrawi dan gerombolannya bersorak gembira menyambut adegan konyol ini. Hanya karena yang dikudeta itu adalah aktivis Islam dan yang mengkudetanya adalah mereka yang berpura-pura Islam. Lalu, pantaskah orang-orang seperti ini dipercaya mengemban amanah kekuasaan?

Ketiga,  betapa besarnya pengaruh para politisi Islam dalam mengawal konstitusi dan kepentingan ummat Islam di Senayan. Kita harus akui, ini adalah salah satu prestasi yang patut kita syukuri. Bahwa keberadaan mereka dalam Parlemen telah mampu membendung arus Sekularisme dan Liberalisme yang coba dipaksakan oleh para Pengasongnya ke dalam konstitusi negara. Kita harus bersyukur, masih banyak para politisi Islam yang peduli dengan agamanya dan memahami apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jika tidak ada mereka, kemudian parlemen dipenuhi oleh mereka yang bernafsu menghilangkan kolom agama dalam identitas kependudukan kita, bukan tidak mungkin mereka juga akan menghilangkan agama dari kehidupan kita. Karenanya, dalam teori permainan (game theory)--termasuk politik--, kerugian terbesar bagi para petarung adalah ketika mereka meninggalkan arena pertandingan. Jadi, sekeras apapun permainan yang dimainkan, jangan pernah berfikir untuk mengakhiri pertarungan, sebelum pluit benar-benar dibunyikan.

Satu hal yang harus diyakini, selama para politisi Islam bertarung memperjuangkan ideologi Islam, selama itu pula ia akan dimenangkan. Cepat atau lambat, pasti akan futuh. Sebab ideologi apapun selain dari ideologi Islam adalah ideologi yang rapuh yang tak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri. Wallahu a'lam. Sekian!


Mataram, Lombok, NTB, 19 Desember, 2013


*Syamsul Bahri
Penikmat Demokrasi dan Kebebasan
Fb : Syamsul Hidayati
Twitter : @SyamsulLombok
Read more
 
© DPC PKS CIKARANG UTARA | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Powered by Blogger